 |
| ikfina Fahmawati, Bupati Mjokerto. Saat pidato dalam acara Konsultasi Publik RKPD 2023, Selasa (15/2/2022). |
MOJOKERTO (Pewarta88.com) - Dalam rangka mengoordinasikan rancangan pembangunan isu strategis, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar konsultasi publik terkait Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023. Acara yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama, Selasa (15/2/2022).
Berlangsungnya acara, diikuti oleh seluruh OPD Kabupaten
Mojokerto, tokoh masyarakat, rektor perguruan tinggi, perwakilan pengusaha,
investor hingga masyarakat rentan termarjinalkan momen tersebut.
Untuk pembahasan, RKPD ini merupakan penjabaran dari Rencana
Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka
ekonomi, prioritas pembangunan daerah, hingga rencana kerja pendanaan satu
tahun. Rangkaian acara ini menjadi rancangan awal pasca diselenggarakannya
Musrenbang RKPD di tingkat desa.
Ikfina Fahmawati, Bupati Mojokerto menjelaskan, menekankan
ada tiga hal penting yang menjadi perhatian, pertama, usulan prioritas pada
pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan yang digelar tanggal 2 hingga 10
Februari 2022 lalu, agar dikawal pada pembahasan musrenbang tingkat kabupaten
pada 29 Maret 2022.
Kedua, dalam rangka capaian kinerja para kepala daerah harus mempedomani program prioritas yang tertuang pada RPJMD 2021-2026 serta mempercepat capaian sasaran pembangunan daerah dan; ketiga, berpesan kepada seluruh perangkat daerah agar efisien, fokus, kreatif dan mampu bersinergi.
Untuk menyempurnakan dokumen RKPD serta menyelaraskan visi
misi, ‘Menuju Mojokerto Adil Makmur', lanjut Ikfina, pihaknya mendorong adanya
forum konsultasi publik ini sebagai sarana memberikan masukan dan saran kepada
pemangku kepentingan. Sehingga, rancangan awal ini menghasilkan keputusan dan
kesepakatan untuk pembangunan Kabupaten Mojokerto kedepan.
"RKPD ini memberikan ruang untuk memberikan sumbangsih
saran dan masukan ke pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan
daerah," jelas Bupati, selasa (15/2/2022).
Lanjut Ikfina, arah kebijakan Kabupaten Mojokerto tahun
2023, dimana kebijakan tersebut fokus dalam menggerakkan pemulihan dan
pengembangan perekonomian daerah melalui pemerataan pembangunan infrastruktur
serta peningkatan kualitas SDM. Tak hanya itu, diperkenalkan juga 3M program
prioritas, yakni Mojokerto Maju, Mojokerto Makmur dan Mojokerto Adil.
Dalam kesempatan tersebut, Ikfina juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak atas penghargaan yang diterima pada tahun 2021. Diantaranya, pada tahun 2020, meraih opini WTP dari Kemenkeu RI dan BPK Jatim, meraih Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya, sedangkan tahun 2021, penghargaan sebagai Pembina K3 dari Disnakertrans Provinsi Jatim, penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori madya, penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik atas inovasi PERMEN SIMELA (Persalinan Aman, Siap, Sigap, Melayani), hingga penghargaan Sistem Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
"Terimakasih atas dukungan semua pihak, sepanjang 2021
penghargaan diterima oleh Pemkab Mojokerto. Ini tentu atas kinerja bersama dan
kolaborasi bersama-sama," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Mojokerto, Mohammad Farikhin menjelaskan, capaian pembangunan Kabupaten
Mojokerto per tahun 2021. Tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 10,62 persen
dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,54 persen. Pada sisi Indeks
Pembangunan Manusia sebesar 74,15 persen dengan penilaian pada indikator
kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Dan pada sektor ekonomi, pertumbuhan pada Triwulan III
tumbuh 4,41 persen. Adapun target pada 2023 pada Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) sebesar 75,73 persen.
“Indeks Kesalehan Sosial sebesar 66,74 persen, Indeks Gini 0,312 hingga Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,53- 5,29 persen,” papar Kepala BPS tersebut.
Diakhir acara, dilakukan prosesi penandatangan kesepakatan
atas Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yang diwakili oleh,
Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh,
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto
Bambang Wahyuadi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bambang Eko
Wahyudi, Dinas Pendidikan Zainul Airifin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (DPUPR) Rinaldi Rizal Sabirin, serta Camat Mojosari Mujib.(ben/infokom-adv)
Baca Juga:
 |
Tinjau Lokasi Banjir, Bupati Mojokerto Pastikan Warga Terdampak aman dan Sehat |