 |
| Keberadaan jembatan yang sempit dan jalan rusak di Desa.Jintel Kecamatan.Rejoso Nganjuk mendapat tanggapa keras dari LSM GAKK |
NGANJUK (Pewarta88.com) – Keberadaan jembatan sempit serta akses jalan rusak berlobang tepat di Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mendapat sorotan dari Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan (GAKK) DPD Nganjuk.
Ada dua jembatan penghubung antar desa, yang masuk di
wilayah desa jintel jembatan tersebut mebujur arah timur dan barat dengan
ketinggian diatas air kurang lebih 4 meter dan mempunyai lebar 3 meter.
Selain itu, rupa jembatan sempit serta akses jalan aspal pun
sudah nampak rusak, baik kobangan yang
menganga ,aspal terkelupas hingga tampak aspal membenjolan.
Suparni salah satu pengguna jalan saat ditemui media ini
menjelaskan, kerusakan aspal ini juga sudah lama. setiap hari jalan di desa
jintel ini bisa dikatakan ramai untuk di lintasi para pengguna jalan.
“Meskipun ada di pedesaan yang jauh dari perkotaan, saya
berharap segera ada penanganan pembenahan secepatnya,” keluh warga tersebut
kepada majanews.com saat di lokasi, Kamis (30/3/2023).
Masih dikatakannya, untuk menyambut hari raya idul fitri
setidaknya warga bisa merasakan jalan yang maksimal.
“Apalagi ini menjelang hari raya idul fitri, agar para
pemudik bisa menikmati jalan yang mulus tanpa kobangan," jelasnya.
Terpisah, kepala Desa (Kades) Jintel kecamatan Rejoso saat
di temui awak media di sela sela kesibukannya menjelaskan dan bahkan menyebut
salah satu anggota DPRD Nganjuk, menurut kades bahwa kemarin sudah di tinjau
oleh anggota dewan dan jalan rusak tersebut sudah di ukur.
 |
| (Foto Istimewa), aspal mengelupas, kobangan jalan yang ada di Desa.Jintel Rejoso butuh oerhatian pemdakab Nganjuk. |
“kami pun juga berharap semoga dengan secepat mungkin ada pensnganan pembangunan jalan rusak di desa kami,” tegas Kades.
Adanya hal itu, Sunyoto HS salah satu anggota aktivis LSM
GAKK bidang pemerintahan saat memberi komentar di kediamannya menjelaskan, baik
eksekutif maupun legeslatis harus bisa berbuat adil seadil-adilnya dalam
memutuskan persoalan apalagi pembangunan.
“Apa yang sudah di usulkan melalui musyawarah rencana
pembangunan (musrenbang) bisa menelaah mana yang perlu di dahulukan dan mana
yang masih bisa di tunda, artinya jangan ada swatu hal tebang pilih, karena hak
masyarakat membayar pajak itu wajib dan hak mendapatkan itu sama," papar
Aktivis yang berpenampilan nyentrik tersebut.
Lanjut sang aktivis , kalau saya boleh menilai dan ber
asumsi sesuai apa yang saya lihat dan saya dengar, dalam memilah dan memilih
pembangunan insfrastruktur itu bisa di katakan masih tebang pilih.
“Artinya desa yang mendapatkan selalu dapat pembangunan baik
itu jembatan, aspal maupun LPJU dan yang kalah terkadang tidak
mendapatkan," tegasnya.
Lebih lanjut saat awak media menyinggung desa mana saja yang
di sebutkan selalu mendapatkan pembangunan yang berlebihan, aktivis tersebut
menjawab dengan tegas, nanti akan kita kupas tuntas di aksi unjuk rasa yang
segera akan kita agendakan.
“Kita fulgarkan di hadapan umum biar masyarakat tahu dan
tentunya akan kami bawa ke dialog/hearing bersama anggota dewan yang
membidanginya,” paparnya.
Ia juga menambahkan, tujuan kita supaya Nganjuk itu kedepan
lebih baik untuk berbenah, maju, amanah ,bermartabat dan ber buat adil se adil
adilnya terhadap masyarakat khusunya Nganjuk.(m.to)